Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) saat ini sedang melakukan perhitungan mendalam terkait pembukaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026.
Hingga kini, jumlah formasi resmi belum ditetapkan. Hal tersebut dikarenakan pemerintah masih memetakan kebutuhan riil Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tersebar di berbagai instansi pusat maupun daerah.
Menteri PANRB, Rini Widyantini, menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin terburu-buru dalam menetapkan kuota rekrutmen tahun depan. Keputusan ini diambil agar setiap posisi yang dibuka memiliki korelasi kuat dengan target pembangunan.
“Pegawai ASN ke depannya, dan saya juga komunikasi dengan Kementerian Keuangan, tentunya kita harus mengisi PNS yang pensiun dan tentu saja kami harus menghitung CPNS itu untuk bisa mendukung Asta Cita Bapak Presiden, kompetensi-kompetensi apa saja yang dibutuhkan,” ujar Rini pada Rabu (11/2/2026).
Langkah penghitungan formasi CPNS 2026 ini didasari oleh empat faktor strategis. Pertama adalah pemenuhan posisi untuk menggantikan ASN yang memasuki masa pensiun guna menjaga keberlangsungan layanan publik.
Kedua, rekrutmen diarahkan untuk mendukung penuh program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita. Ketiga, penekanan pada kompetensi spesifik, dan keempat adalah penyesuaian struktur organisasi kementerian yang baru saja berubah.
Menteri Rini Widyantini meminta publik untuk bersabar karena perencanaan formasi ini harus berbasis kebutuhan nyata. Ia berkomitmen agar setiap talenta yang direkrut benar-benar selaras dengan arah pembangunan nasional.
“Jadi mohon waktu, mungkin kita harus betul-betul menghitung. Dan tentunya saya juga concern bahwa memang para fresh graduate juga harus diberikan kesempatan,” jelas Menteri Rini mengenai peluang lulusan baru.
Meskipun angka pasti belum dirilis, sinyal kuat diberikan bahwa lulusan baru atau fresh graduate tetap memiliki peluang besar dalam seleksi CPNS 2026 mendatang. Namun, syarat kompetensi akan menjadi filter utama.
Pemerintah menggarisbawahi bahwa fokus rekrutmen kali ini bukan sekadar mengejar kuantitas pegawai. Prioritas utama adalah kualitas dan relevansi keahlian untuk mempercepat pencapaian target-target strategis nasional.
Adanya perubahan struktur organisasi di sejumlah kementerian dan lembaga menjadi alasan kuat mengapa pemerintah harus lebih cermat. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih fungsi di masa depan.
“Ini kan kemarin baru terjadi perubahan organisasi. Sehingga saya juga harus menunggu kebutuhan dari instansi pemerintah seperti apa,” pungkas Menteri Rini saat memberikan keterangan di kantornya.